Manajemen Sekolah

Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiiki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Dalam rangka mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan materi pelajaran.
Sesuai dengan tuntutan diatas, BPPN dan Bank Dunia telah melakukan berbagai kajian, antar lain telah mengembangkan strategi pelaksanaan MBS, yang meliputi pengelompokn sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, pentahapan pelaksanaan MBS, dan Perangkat pelaksanaan MBS.
Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji ataf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal, baik diera krisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen.
Pertahapan implementasi MBS, sebagai suatu paradigma pendidikan baru selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi MBS juga memerlukan pentahapan yang tepat. Dengan pertkataan lain, harus dilakukan secara bertahap. Penerimaan MBS secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia, yang juga diidentifikasi seara rinci oleh bank dunia, akan mempengaruhi kecepatan waktu pelaksanaan MBS. Dengan mempertimbangkan kopleksitas tersebut, MBS diyakini akan dapat dilaksanakan paling tidak melalui tiga tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Perangkat implementasi MBS, sebagaimana dikemukakan diatas sekolah memerlukan pedoman-pedoman sebagai pendukung untuk menjamin terlaksanaanya pengelolaan MBS yang mengakomodasi kepentingan otonomi sekolah, kebijakan pemerintah, dan partisipasi rakyat. Implementasi MBS memerlukan pemerintah dan partisipasi rakyat. Implemenasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan. Seperangkat implementasi ini diperkenalkan sejak awal melaui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan pelaksanaan pendek.
Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBS. Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah.
Model MBS, untuk memantapkan pemahaman tentang iplementasi MBS berikut :
Konsep Pengembangan
Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan di Australia. Sesuai dengan namanya, MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, visi, misi dan tujuan sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap perkembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif lainnya.
Ruang Lingkup Kewenangan
Aspek kewenangan dalam MBS meliputi :
Menyusun serta mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa bersama-sama.
Melakukan pengelolaan sekolah, bentuk pengelolaan kelas, pelaksanaan MBS.
Menjamin dan mengusahakan sumber daya dalam MBS di praktekan apa yang disebut mencakup dukungan lingkungan sekolah.
Jenis pengorganisasian MBS, pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan yang diberikan kepala sekolah.
Standar Flexibility Option (SO)
Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar, dalam pengelolaan MBS tipe SO ini, pemerintah negara bagian memberikan petunjuk/pedoman dan dukungan.
Enhanced flexsibility option (EO1)
Enhanced Flesibility option (EO2)
Dengan memperhatikan alternatif penyelenggaraan MBS seperti dijelaskan diatas, implementasi praktek tersebut tergantung pada kondisi sebagai berikut.
Partisipasi dan komitmen dari orang tua dan penduduk masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak.
Pelaksanaan MBS ini pun didukung oleh adanya school annual report yang menggambarkan pencapaian perencanaan tahunan sekolah. School annual report countil menggambarkan akuntabilitas kelembagaan sekolah.

Manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin dan semangat belajar peserta didik. Maka diperlukan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoprasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Manajemen Berbasis sekolah/ MBS (School Based Management) merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan di Australia. MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan visi, misi dan tujuan yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program operatif lainnya.

MBS adalah model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan menekankan keputusan sekolah bersama/ partisipatif dari semua warga sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Sekolah memiliki kewenangan yang besar mengelola sekolahnya agar lebih  kreatif sehingga dapat mengembangkan program yang  cocok dengan kebutuhan sekolah.     Tiga strategi implementasi MBS :

1. Pengelompokkan sekolah

pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan  kondisi lokasi dan kualitas sekolah. sehingga dapat ditemukan tiga kategori sekolah yaitu baik, sedang, dan kurang. Perbedaan kemampuan manajemen mengharuskan perlakuan yang berbeda  sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MBS. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah berkewajiban melakukan upaya maksimal bagi sekolah yang kemampuan manajemennya kurang untuk mempersiapkan pelaksanaan MBS.

2. Pentahapan Implementasi MBS

MBS memerlukan pentahapan yang tepat, perlu adanya perubahan pada aspek keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat. MBS dapat dilaksanakan dalam tiga tagap yaitu jangka pendek(tahun pertama sampai tahun ketiga)  jangka menengah (tahun keempat sampai tahun keenam) dan jangka panjang (setelah tahun keenam)

3. Perangkat Implementasi MBS

Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan MBS untuk kepentingan otonomi sekolah, kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman umum yang dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi. Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting yang berisi visi dan misi sekolah, tujuan yang akan dicapai, dan strategi untuk mencapainya.    Pelaksanaan model MBS ini perlu dilakukan secara bertahap dan direncanakan secara matang. menumbuhkan kesan di masyarakat bahwa setiap perubahan yang dilakukan adalah menuju pada perbaikan dan kemajuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat.

Guru mempunyai peran sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Disini guru mempunyai tugas-tugas penting yaitu guru sebagai pengajar dan manajer kelas.  Dalam pelaksanaanya guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mengajar dan mengelola kelas sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan secara efisien dan efektif Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam hal ini pendidikan sangat ditentukan oleh peranan guru dalam mengajar dan mengelola kelas.
. 1. Peran Guru sebagai Pengajar
Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh guru yaitu bagaimana guru dapat menggunakan kemampuanya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seorang guru harus dapat memilih dan memilih media, model dan metode apakah yang sekirangnya tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dikatakan berhasil.
Peran guru dalam pelaksanaan belajar  mengajar dalam  hal ini yaitu dalam pelaksanaan pendidikan seorang guru  juga harus dapat menjadi orang yang ditiru dalam setiap tindakannya. oleh karena itu sebagai seorang guru, harus sangat memperhatikan setiap gerak-geriknya sebagai seorang guru dan juga sebagai anggota masyarakat yang selalu melakukan rutinitas kehidupannya, karena sebagai seorang guru, apapun itu seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi peserta didik maupun orang yang ada di sekitarnya, karena seorang guru, bukanlah hanya bertugas saat berada di lembaga pendidikan yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan, namun lebih menitik beratkan pada manajemen dirinya sebagai seorang guru, di semua koridor lingkungan.
2. Peran Guru sebagai Pengelola Kelas
Berhasil atau tidaknya suatu tujuan  pembelajaran sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaranya yang efektif dan kondusif, dalam hal ini peran guru dalam mengelola kelas sangat dituntut agar seorang guru dapat menciptakan suasana belajar mangajar yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar di dalam kelas. Seorang guru juga harus dapat memahami bahwa lngkungan kelas adalah bagian dari  lingkungan sekolah dan masyarakat sehingga seorang guru juga harus menjadi teladan yang baik untuk siswa dan masyarakat, namun yang lebih penting adalah seorang guru harus dapat memahami manajemen dirinya sebagai seorang guru.
Berkaitan dengan tugas guru sebagai seorang pendidik  Peran guru sebagai pendidik  merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Manajemen kelas merupakan prosedur tindakan untuk menertibkan kelas agar proses pembelajaran berjalan lancar. Sudah barang tentu kelas yang tertib adalah bersifat relatif. Dalam arti, kelas yang tertib untuk kelas satu akan berbeda dengan kelas dua atau kelas lainnya. Kelas yang tertib untuk suatu daerah belum tentu dianggap tertib di daerah lainnya. Ini semua tergantung pada perspektif kultural yang dibawa oleh masing-masing guru atau instruktur dan siswa di suatu daerah. Manajemen kelas menuntut adanya tindakan yang dilandasi oleh proses berpikir rasional dan berlandaskan pada data empirik yang terjadi di kelas.

Manajemen kelas merupakan salah satu untuk memperlancar proses belajar. Manajemen kelas dapat diamati dari aspek pembelajaran, kegiatan guru, dan komunikasi di dalam kelas yang efektif. Pembelajaran tidak akan efektif jika siswa tidak dikelola. Tugas pembelajaran dan ketertiban kelas hasil dari manajemen kelas adalah bersifat kait-mengkait. Ketertiban merupakan faktor penting di dalam pembelajaran, dan untuk menarik perhatian siswa pelajaran harus disusun dengan baik. Oleh karena itu, tugas manajemen kelas bagi guru adalah menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar di kelas secara efektif, dan bukan memberikan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang.

Berbicara mengenai manajemen kelas, sebenarnya apakah definisi manajemen kelas itu sendiri? Menajemen kelas berasal dari dua kata yaitu “manajemen” dan “kelas”. Dalam etimologis , istilah “manajement” dalam bahasa latin berasal dari kata “manus” yang artinya tangan dan “manage” artinya memerintah/mengendalikan kuda. Sedangkan dalam bahasa indonesia istilah manajemen sering diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, penguasaan, pengurusan. Lantas bagaimana dengan istilah kelas, apakah definisi kelas itu?

Kelas dalam arti sempit menunjukkan suatu ruangan atau tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, sedangkan pengertian lebih luas, kelas diartikan sebagai kegiatan pelajaran (lesson) yang diberikan oleh guru kepada murid dalam ruangan (class room) untuk suatu tingkat tertentu pada waktu/jam tertentu (Ametembun, 1974:2).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kelas adalah kepemimpinan atau ketatalaksanaan guru dalam praktek penyelenggaraan kelasnya. Lebih rinci lagi manajemen kelas ialah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menguntungkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan.

Tujuan manajemen kelas harus ditetapkan secara jelas, realistis dan berdasarkan analisis data, informasi dan pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada. Hal ini agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan prinsip-prinsip manajemen kelas dalam bukunya DR. Nanang Fattah yang berjudul “Landasan Manajemen Pendidikan”, dijelaskan bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip manajemen itu dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Prinsip Manajemen Berdasarkan Sasaran (MBS)

MBS merupakan teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisasi. Dengan MBS dilakukan proses penentuan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Manajer tingkat atas bersama-sama dengan manajer tingkat bawah bersama-sama menentukan tujuan, unit kerja agar serasi dengan tujuan organisasi.

1. Prinsip Manajemen Berdasarkan Informasi

Diketahui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan merupakan kegiatan manajerial yang pada hakekatnya merupakan proses pengambilan keputusan, dan semua kegiatan tersebut membutuhkan suatu informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh manajer disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pengelolaan kelas yang interaktif dan kompleks memerlukan tanggung jawab yang besar. Guru dituntut mampu menerapkan berbagai peranan karena harus mampu menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang menarik bagi siswa. Untuk dapat mencapai hal tersebut, guru harus memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen kelas.

Istilah MBS merupakan terjemahan dari “School BAsed Management”. Model ini pertama kali di terapkan di Amerika, yang di temukan oleh Edward E. Lawler dan kawan - kawannya. Pada saat model ini di terapkan hasilnya sangat memuaskan karena mampu meningkatkan kualitas kegiatan mengajar. Hal ini salah satunya di sebabkan oleh pengambilan keputusan yang di lakukan secara cepat dan efektif oleh Kepala Sekolah karena benar - benar mengetahui masalah yang di hadapi sehingga lebih cepat menemukan solusi yang terbaik.

Pada hakikatnya MBS merupakan suatu model atau sisitem pendidikan baru di Indonesia. model ini memberi otonomi khusus/kekuasaan khusus bagi sekolah untuk mengelola sumber daya yang ada disekolah baik itu SDM maupun Sumber dana yang di sesuaikan dengan kebutuhan/prioritas sekolah. mdel ini merupakan salah satu dari wujud otonomi pendidikan yang di berikan oleh pemerintah. model ini memberikan penawaran kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. untuk mewujudkan dan mensukseskan progam ini maka di perluakn kerjasama dari berbagai pihak baik itu dari sekolah, siswa, masyrakat dan negara.

Untuk Rombel 8 (B2-313A); Rombel 7 (B1-208); dan Rombel 07 (C2-209).

Soal (Jawablah 6 soal dari 10 soal yang tersedia):

1. Jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen kelas!

2. Sebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan manajemen! (Beri deskripsi pada masing-masing istilah);

3. Dalam pencapaian tujuan organisasi sekolah, perlu dilakukan proses manajemen. Jelaskan proses manajemen yang di maksud!

4. Dalam buku manajemen sekolah (halaman29-35) dijelaskan mengenai ciri-ciri dan karakteristik sekolah efektif. Jelaskan Ciri dan karakterisk sekolah efektif menurut Saudara! (dengan bahasa sendiri);

5. Kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk menciptakan sekolah efektif, jelaskan pendapat Saudara!

6. Apa saja yang menjadi bidang kajian Manajemen Kurikulum? Jelaskan!

7. Bagaimana proses penerimaan peserta didik (untuk sekolah) yang ideal menurut Saudara?

8. Kita mengenal istilah guru tidak tetap (GTT), guru wiyata bakti (GWB), guru kontrak, guru bantu, dsb. Menurut Saudara, Bagaimana seharusnya sekolah dan pemerintah (terutama pemerintah daerah) bertindak dalam kaitannya dengan manajemen personel?

9. Mengapa manajemen HUSEMAS memiliki arti penting bagi sekolah?

10. Seorang kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan sebagai “EMASLIM”, jelaskan hal tersebut!

sumber: http://fusliyanto.wordpress.com/contoh-karya-ilmiah-buat-nak-kanak-children

Salah satu issue penting tentang pendidikan saat ini berkenaan berkenaan dengan penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam hal ini, tentunya konselor seyogyanya dapat memahami dan menangkap implikasinya bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, tulisan ini, akan dipaparkan secara ringkas dan sederhana tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Bahwa berangkat dari realita rendahnya kualitas pendidikan yang hampir terjadi di setiap jenjang dan satuan pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah menggulirkan kebijakan pola manajemen pendidikan baru yang di dalamnya memuat kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dan mengendalikan sekolah, dengan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah. Pola manajemen baru ini dikenal dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau disingkat MPMBS.Sesungguhnya, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ini memiliki ruang lingkup bahasan yang amat luas, baik dilihat dari segi konsep maupun implementasinya, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipaparkan secara menyeluruh melalui tulisan ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah, diantaranya akan dikemukakan tentang : (1) Pemberdayaan dan Profesionalisme Konselor; (2) Akuntabilitas Kinerja Konselor; dan (3) Konselor Sebagai Agen Informasi 1. Pemberdayaan dan Profesionalisme KonselorManajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ditandai dengan adanya perubahan manajemen dari pendekatan sentralistik-birokratik menuju desentralistik-profesional. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam pendekatan sentralistik-birokratik, konselor dalam melaksanakan tugasnya sudah ditentukan dan dipolakan sedemikian rupa oleh pusat, melalui berbagai bentuk aturan, ketentuan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan sebagainya. Akibatnya, ruang gerak konselor menjadi terbatasi, sehingga pada akhirnya konselor menjadi kurang terbiasa dengan budaya kreatif dan inovatif.Aturan dan ketentuan yang kaku dan ketat telah menggiring dan memposisikan konselor pada iklim kerja yang tidak lagi didasari oleh sikap profesinal, namun justru lebih banyak sekedar menjalankan kewajiban rutin semata. Maka, muncullah berbagai sikap yang kurang menguntungkan, seperti : malas, masa bodoh dan tidak peduli terhadap prestasi kerja.Dengan hadirnya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yang mengedepankan pendekatan desentralistik-profesional, maka ruang gerak konselor menjadi leluasa. Proses kreatif dan inovatif justru menjadi lebih utama. Konselor didorong untuk memiliki keberanian dan membiasakan diri untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, memasuki alam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), konselor dituntut bekerja secara profesional.Dari sini, timbul pertanyaan hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk menuju ke arah profesionalisme itu ? Dalam hal ini, tentu saja konselor seyogyanya dapat berusaha mengembangkan secara terus menerus kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, yang justru merupakan prasyarat untuk menjadi seorang profesional.Konselor seyogyanya tidak merasa cepat berpuas diri dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang saat ini dimilikinya, namun justru harus senantiasa berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya. Bagaimanapun, dalam era informasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bimbingan konseling dari waktu ke waktu berkembang secara sangat pesat. Sehingga seorang konselor dituntut untuk terus dapat mengantisipasi arah perkembangan yang terjadi, agar tidak menjadi terpuruk secara profesional.Upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, bisa saja dilakukan melalui berbagai bacaan atau buku yang berhubungan dengan dunia bimbingan dan konseling, atau bahkan bila perlu dilakukan dengan cara melalui penjelajahan situs-situs dalam internet, yang memang banyak menyediakan berbagai informasi terkini, termasuk yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Sedangkan secara langsung, bisa dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam berbagai aktivitas forum keilmuan, seperti : seminar, penataran dan pelatihan, atau mengikuti kegiatan MGP seperti sekarang ini. Bahkan, akan lebih baik jika timbul kemauan untuk berusaha menuntut ilmu melalui jenjang pendidikan formal.Kita maklumi bahwa saat ini latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh konselor masih beragam, baik dilihat dari program studi/jurusan maupun jenjangnya. Bagi konselor yang berlatar belakang pendidikan program studi bimbingan, barangkali tidak ada salahnya untuk berusaha menempuh pendidikan lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara, bagi kawan-kawan konselor yang kebetulan bukan berlatar belakang pendidikan bimbingan, dalam rangka memantapkan diri sebagai konselor, tidak ada salahnya pula untuk mencoba terjun menekuni dunia akademis dalam bimbingan dan konseling. Sehingga pada gilirannya, dalam melaksanakan berbagai tugas bimbingan, konselor benar-benar telah ditopang oleh fundasi keilmuan yang mantap dan memadai.Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan berbagai teknik bimbingan, salah satu cara yang dipandang cukup efektif adalah dengan berusaha secara terus menerus dan seringkali mempraktekkan berbagai teknik yang ada. Misalkan, untuk menguasai teknik-teknik konseling, tentunya konselor harus mempraktekkan sendiri secara langsung, dan setiap setelah selesai mempraktekkan, diikuti dengan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian, membandingkannya dengan keharusan-keharusan berdasarkan teori yang ada, sehingga akan bisa diketahui kelemahan dan keunggulan dari praktek yang telah dilakukan. Memasuki tahap praktek konseling berikutnya tentunya sudah disertai usaha perbaikan, dengan bercermin dari kekurangan- kekurangan pada praktek konseling sebelumnya. Hal ini secara terus menerus dilakukan dari satu praktek konseling ke praktek konseling berikutnya, dan sebaiknya disertai pula dengan pencatatan terhadap apa-apa yang telah dilakukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi sekaligus sebagai bukti fisik dari usaha ilmiah. Berbekal kesabaran dan ketekunan, usaha ini niscaya pada akhirnya akan dapat mengantarkan sampai pada taraf yang dikehendaki. Walaupun demikian perlu dicatat, bahwa keleluasaan dalam menjalankan tugas ini tidak diartikan segala sesuatunya menjadi serba boleh, hal-hal yang menyangkut prinsip dan etika profesi bimbingan tetap harus dijaga dan dipelihara, sejalan dengan tuntutan profesionalisme.2. Akuntabilitas Kerja KonselorPada masa sebelum diberlakukan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), akuntabilitas kerja konselor memang tidak jelas. Sekalipun ada, barangkali hanya sebatas di hadapan kepala sekolah ataupun pengawas sebagai petugas yang mewakili pihak pemerintah. Namun pada kenyataannya, seringkali kepala sekolah atau pengawas mengambil sikap permisif atas hasil kerja yang ditunjukkan konselor, padahal hasil kerja yang ditunjukkan sama sekali tidak bermutu. Akuntabilitas semacam ini tentunya tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dan produktivitas konselor.Memasuki alam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), dengan sendirinya akuntabilitas konselor semakin luas, tidak hanya dihadapan kepala sekolah ataupun pengawas, namun mencakup seluruh pemegang saham (stake holder) dalam bidang pendidikan, terutama masyarakat dan orang tua siswa.

Bagaimanapun masyarakat, khususnya orang tua siswa telah rela berkorban mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan pendidikan anaknya. Jadi wajar sekali, kalau saja mereka menuntut pertanggungjawaban kepada sekolah dan kepada konselor khususnya atas hasil-hasil kerja yang telah dilakukan, demi keberhasilan dan kemajuan peserta didik. Artinya, jumlah dana yang dikeluarkan oleh orangtua/masyarakat seyogyanya dapat sebanding dengan hasil yang dicapai, dalam bentuk kemajuan dan keberhasilan pendidikan anaknya di sekolah.

Dengan adanya akuntabilitas ini, jelas konselor dituntut untuk lebih meningkatkan mutu kinerja dan tingkat produktivitas dalam memberikan layanan bantuan terhadap para siswa. Jika hal ini tidak terpenuhi maka konselor harus bersiap-siap untuk menerima berbagai complain dari masyarakat yang mungkin tidak mengenakkan. Apalagi dengan kehadiran Komite Sekolah yang dianggap sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, maka masyarakat akan jauh lebih terbuka dan leluasa untuk menyampaikan berbagai ketidakpuasan atas hasil-hasil kerja yang telah dicapai oleh konselor. Tentu saja, kita tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Tak ada cara lain untuk mengantisipasinya, kecuali dengan menunjukkan bukti-bukti nyata atas segala hasil kerja kita. Manakala kita telah berhasil membuktikan hasil-hasil kerja yang menggembirakan dan memberi kepuasan kepada masyarakat, bersamaan itu pula akan tumbuh kepercayaan terhadap sekolah, khususnya kepada bimbingan dan konseling. Dan pada gilirannya, tidak akan ada keraguan lagi dari masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap sekolah, khususnya kepada bimbingan dan konseling untuk terus melaksanakan kiprahnya. Dalam hal ini, berapa besar dana yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi persoalan besar, yang penting prestasi anak benar-benar dapat terwujudkan dengan baik, baik dalam akademik maupun non-akademik

3. Konselor Sebagai Agen Informasi

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ditandai dengan adanya kewenangan sekolah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, konselor seyogyanya dapat berusaha melibatkan diri dalam berbagai proses pengambilan keputusan.

Karena, bagaimanapun konselor bisa dianggap sebagai “orang yang paling banyak tahu” tentang keadaan siswanya secara personal. Dengan kata lain, konselor dianggap sebagai orang yang memiliki informasi atau data tentang siswa yang lebih lengkap dan memadai. Informasi atau data tentang siswa ini ini sangat berguna dan dapat dijadikan dasar untuk berbagai pengambilan keputusan sekolah yang berkenaan dengan siswa. Oleh sebab itu, informasi harus diadministrasikan sedemikian rupa dan siap saji (ready for use), kapan saja diperlukan. Bahkan bila perlu, pengadminstrasian informasi ini dilakukan secara computerize, karena saat ini telah dikembangkan berbagai software, yang berhubungan dengan data siswa, seperti Program DataSis dan Program Alat Ungkap Masalah (AUM) yang dikembangkan Prof. Dr. Prayitno. Atau secara kreatif, konselor dapat menciptakan berbagai software tentang bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan kerja, yang sekiranya dapat membantu mempermudah pengadministrasian dan penyajian data. Dengan sendirinya, dalam hal ini konselor dituntut untuk memahami dan menguasai teknologi komputer.

Hal yang perlu dicermati, bahwa dalam mengkomunikasikan informasi tentang siswa kepada pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, dewan sekolah atau siapa pun, konselor harus dapat memilah dan memilih jenis informasi apa saja yang boleh dan tidak tidak boleh untuk disampaikan. Tentu saja, informasi-informasi yang berkenaan dengan “ prinsip kerahasiaan klien “ harus tetap dijaga sebaik mungkin.

Dalam mengkomunikasikan informasi-informasi tentang siswa, yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, khususnya dalam forum Komite Sekolah, konselor hendaknya dapat menyampaikan pandangan-pandangannya secara tegas, yang berpihak pada kepentingan siswa itu sendiri. Walau pun mungkin akan didapatkan berbagai benturan sosial di dalamnya, karena pemahaman dan persepsi anggota Komite Sekolah tentang bimbingan dan konseling akan sangat beragam bahkan mungkin sangat kurang.

Satu hal lagi bahwa dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bimbingan ini konselor hendaknya memperhatikan pengembangan kerja sama, koordinasi dan sinergis kerja dengan berbagai komponen pendidikan lainnya. Karena dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), keberhasilan pendidikan di sekolah tidak lagi didasarkan pada individual yang cerdas, akan tetapi sangat mengutamakan pada team work yang cerdas dan kompak. Untuk itulah, konselor sedapat mungkin harus menjadi bagian utama dari team work tersebut.

Demikianlah, uraian sederhana yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat adanya, khususnya bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan konseling di sekolah.

Sumber bacaan :

Dedi Suriyadi, Prof. Dr., (2001), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Konselor, Makalah , Jurusan PPB-FIP UPI Bandung-ABKIN Pengda Jawa Barat : Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional (2001) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan, Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : JakartaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1994), Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU), Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdikbud Direktorat Pendidikan Dasar dan MenengahPrayitno dan Erman Anti, (1995), Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta : P2LPTK DepdikbudSeri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah,(1995), Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Umum (SMU) Buku IV, Jakarta : IPBI Tim Instruktur Bimbingan dan Konseling Kanwil Propinsi Jawa Barat , (1997), Materi Sajian Penataran Konselor SMU Propinsi Jawa Barat Tahun 1997, Dekdikbud Kanwil Propinsi Jawa Barat : BandungWinkel, W.S. (1991), Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Jakarta : Gramedia

(Jawablah pertanyaan berikut dengan cara klik comments di bawah.

1. Mengapa Manajemen sekolah perlu di pelajari oleh mahasiswa kependidikan?

2. Jelaskan Strategi untuk mewujudkan sekolah efektif menurut Saudara?

3. Sebutkan dan Jelaskan Komponen Manajemen Sekolah!

4. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan guru dalam manajemen kelas?

5. Bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang Saudara ketahui? (studi kasus pada sekolahnya masing-massing)

Tuliskan Jawaban Saudara pada kolom Komentar di bawah (Jawab 5 dari 7 Soal yang ada):

1. Apa tujuan manajemen sekolah secara substansial? Jelaskan dengan memberi contoh konkret!

2. Diantara fungsi-fungsi manajemen sekolah, manakah yang berkaitan dengan fungsi kepala sekolah?

3. Sebutkan proses manajemen yang Saudara ketahui! Berikan contoh masing-masing proses manajemen tersebut berkaitan dengan manajemen sekolah!

4. Jelaskan Karakteristik Sekolah Efektif!

5. Bagaimana Strategi mewujudkan sekolah efektif?

6. Jelaskan jenis-jenis kegiatan dalam manajemen kurikulum!

7. Coba Saudara identifikasi masalah-masalah apa saja yang biasanya merupakan masalah perorangan dalam pengelolaan kelas dan masalah apa pula yang termasuk masalah kelompok kelas!

Supervise pendidikan mencakup bukan saja proses pembelajaran melainkan juga meliputi saran prasarana, keuangan,ketenagaan, dan lingkungan. Dengan supervise akademik dimaksudkan supervise yang dilakukan khusus oleh pihak lain (bisa guru, kepala sekolah ataupun penganwas). Khusus untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh para guru. Mulyasa (2002) menyebutkan supervise pendidikan dapat dimaknai sebagai kegiatan pemangtauan oleh Pembina dan kepala sekolah terhadap implementasi menejemen berbasis sekolah termasuk pelaksanaan kurikulum penilaian kegiatan belajar mengajar di kelas, pelurusan penyimpangan, peningkatan keadaan, perbaikan program, dan pengenbangan kemampuan prifesional guru. Read the rest of this entry →